Sabtu, 15 Juli 2017

Halal bi Halal Pimpinan PTKIS Kopertais IV, [17 Juli 2017 ] unduh Undangan

 

Kamis, 18 Mei 2017

Undangan Sosialisasi Gerakan Saya Pcrempuan Anti Korupsi (SPAK), downlaod

 

Senin, 15 Mei 2017

Pendataan Calon Peserta Sertifikasi Dosen Tahun 2017 download

 

Selasa, 16 Mei 2017

Workshop Ejournal Foredj Cluster TapalKuda,[21 Mei 2017],Download

 

Selasa, 09 Mei 2017

Undangan Annual Conferenc (ANCOMS) [13 Mei 2017], Download

 

Jumat, 28 April 2017

Hasil Seleksi AnComs 2017  downnload

 

Jumat, 21 Juli 2017

FGD Forejd Kopertais, [31 Juli 2017], Undangan

 

Kamis, 30 Maret 2017

Workshop Ejournal Foredj Cluster madura,[5 April 2017] Download

 

Selasa, 14 Maret 2017

Pertemuan EMIS-PDDIKTI Cluster SUSI-NTT, download

 

PDPTSalah satu poin penting dari isi Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/658/2014, perihal Percepatan Pelaporan PDPT, adalah masih adanya sebagian besar PTAIS yang belum mengajukan dokumen persyaratan untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Surat Edaran yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2014 ini memberikan batas waktu sampai bulan April 2014 bagi PTAIS yang belum mengajukan data dosen pada laman PDPT. Jika sampai batas waktu tersebut belum terpenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pemblokiran laman PDPT PTAI. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai akibat dari pemblokiran tersebut dapat mengurangi pelayanan akademik, sertifikasi dosen, bantuan/beasiswa, dan layanan Direktorat lainnya.

Di lingkungan PTAIS Kopertais Wilayah IV, juga masih terdapat sebagian PTAIS yang belum melakukan pengisian data untuk pengajuan NIDN, atau belum merevisi sebagaimana catatan perubahan yang telah diberikan. Secara umum, ada beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi PTAIS untuk mendapatkan NIDN, antara lain: KTP asli, ijazah lengkap mulai S1/D4, surat pernyataan mengajar pada satu tempat dengan dibubuhi materei 6000, SK pengangkatan sebagai dosen tetap yang mencantumkan jumlah SKS dan besaran gaji per bulan, serta SK Jabatan Fungsional dari Kopertais. Pada biodata KTP, tidak boleh tercantum pekerjaan sebagai guru, jika tercantum demikian, maka harus dilampirkan surat keterangan dari kecamatan setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar memiliki profesi sebagai dosen. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diupload melalui laman PDPT masing-masing PTAIS dalam format file JPG.

Kendala terlambatnya pengisian data di tingkat PTAIS tidak terlepas dari prosedur yang harus dipenuhi oleh masing-masing dosen. Muhammad Kholil, selaku Pelaksana Teknis Verifikasi Dokumen PDPT Kopertais Wilayah IV menuturkan bahwa ada beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan. Pertama, saat ini masih banyak dosen PTAIS belum memiliki jabatan fungsional dari Kopertais. Kedua, masih banyak jenis pekerjaan yang tercantum pada KTP berbunyi “guru”. Ketiga, adanya NIDN ganda dengan perguruan tinggi lain. “ Beberapa permasalah tersebut masih muncul sampai saat ini, sehingga banyak dosen PTAIS terlambat memasukkan data”, tambahnya.

Disinggung mengenai prosedur dan teknis pelaksanaan isian data ini, Kholil menuturkan bahwa Kopertais sendiri sebenarnya belum memiliki kewenangan dan hak penuh untuk mengelola akun PDPT. Masing-masing PTAIS selama ini langsung log in pada laman PDPT, dan dapat berkoordinasi secara langsung dengan tim PDPT Diktis Kemenag RI. “Kopertais dalam hal ini bersifat membantu memfasilitasi agar pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik. Meski demikian, Kopertais selama ini ikut mengawal melakukan verifikasi data, memberikan catatan perbaikan serta mengkomunikasikan problem-problem yang dihadapi PTAIS pada proses input data kepada tim PDPT DIktis”, imbuh pria yang juga sebagai Tim IT Kopertais Wilayah IV ini.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Kopertais Wilayah IV, Drs. H. Aliwafa, M.Ag, berharap agar para dosen PTAIS bersama-sama dengan pimpinan PTAIS serta tim teknis PDPT dapat bekerjasama dan berperan aktif dalam mensukseskan program ini. Sebab, menurutnya, kelengkapan dan validitas pangkalan data perguruan tinggi menjadi malasah pokok dalam upaya peningkatan mutu PTAIS.[MNH]

Joomla templates by Joomlashine